JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik tajam mengenai realitas sosial di balik bencana banjir yang kerap melanda Ibu Kota. JK menyatakan bahwa musibah banjir di Jakarta menunjukkan pola ketimpangan yang nyata, di mana kawasan elit cenderung aman sementara masyarakat ekonomi rendah selalu menjadi korban utama. Pernyataan ini muncul sebagai refleksi atas kondisi geografis dan infrastruktur Jakarta yang dinilai belum memberikan keadilan bagi seluruh lapisan warga.
JK membandingkan kondisi kawasan Menteng dan Pondok Indah yang jarang tersentuh air luapan dengan pemukiman padat penduduk lainnya. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan mewah tersebut tidak pernah merasakan penderitaan akibat banjir. Sebaliknya, rakyat kecil yang mendiami wilayah dengan sanitasi dan drainase terbatas harus terus berhadapan dengan ancaman tenggelam setiap kali intensitas hujan meningkat. Kesenjangan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dalam meratakan pembangunan infrastruktur pengendali air.
Ketimpangan Sosial di Balik Bencana Tahunan
Dalam analisisnya, Jusuf Kalla menekankan bahwa masalah banjir bukan sekadar fenomena alam, melainkan cerminan dari tata ruang yang timpang. Kawasan elit biasanya memiliki sistem drainase yang jauh lebih baik dan tertata, sedangkan wilayah padat penduduk sering kali terabaikan. Hal ini memperparah penderitaan rakyat kecil yang sudah kesulitan secara ekonomi, kini harus menanggung kerugian materiil akibat kerusakan rumah dan perabotan. Penanganan banjir di masa depan perlu mempertimbangkan perspektif keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali.
Selain menyoroti ketimpangan, JK juga mengajak seluruh elemen warga Jakarta untuk memikul tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berpendapat bahwa upaya pemerintah dalam membangun kanal dan waduk akan sia-sia jika kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Langkah kecil seperti menjaga saluran air di depan rumah dapat memberikan dampak signifikan dalam mencegah penyumbatan yang memicu luapan air ke jalanan.
Mengubah Paradigma Penanganan Banjir Berbasis Komunitas
Untuk meminimalisir dampak bencana di masa mendatang, JK mengusulkan beberapa langkah preventif yang harus dilakukan secara serentak oleh masyarakat dan pemerintah. Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan dalam ajakan tersebut:
- Meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai maupun selokan kecil.
- Melakukan gotong royong secara rutin untuk membersihkan sedimen lumpur di saluran air pemukiman.
- Memperbanyak area resapan air di lingkungan rumah masing-masing guna mengurangi debit air yang mengalir ke drainase utama.
- Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi sungai secara konsisten di wilayah yang paling terdampak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki sistem pemantauan yang canggih melalui portal resmi Pantau Banjir Jakarta, namun data tersebut harus selaras dengan aksi nyata di lapangan. Jika dibandingkan dengan strategi penanganan sebelumnya, fokus pada pemberdayaan komunitas lokal kini dianggap lebih efektif untuk menekan risiko kerugian. Integrasi antara kebijakan pemerintah yang adil dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam memutus rantai banjir yang selama ini mencekik rakyat kecil.
Sebagai langkah lanjutan, masyarakat juga dapat mempelajari kembali analisis solusi banjir Jakarta berkelanjutan yang pernah dibahas sebelumnya untuk memahami kompleksitas masalah ini secara mendalam. JK menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebersihan bukan hanya soal estetika, melainkan instrumen penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan hidup orang banyak, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap bencana.
