Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil langkah tegas untuk meredam kekhawatiran masyarakat pesisir terkait status kepemilikan tanah mereka. Ia menyatakan bahwa program pemerintah dalam melakukan rehabilitasi mangrove sama sekali tidak bertujuan untuk menguasai atau mengambil alih lahan milik petani. Sebaliknya, pemerintah memandang masyarakat sebagai mitra strategis yang harus memiliki payung hukum yang kuat atas lahan yang mereka kelola secara turun-temurun.
Kebijakan ini merupakan respons atas dinamika di lapangan di mana banyak petani merasa ragu menanam mangrove karena takut lahan mereka akan diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan lindung. Raja Juli Antoni menekankan bahwa kehadiran negara justru untuk mengadministrasikan hak-hak masyarakat agar tidak terjadi sengketa di masa depan. Melalui skema ini, para petani tetap dapat memanfaatkan lahan tersebut sembari berkontribusi pada pelestarian ekosistem pesisir yang kian terancam oleh abrasi.
Komitmen Pemerintah Terhadap Kepastian Hukum Lahan
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan saat ini sedang menyelaraskan berbagai regulasi agar implementasi di lapangan tidak merugikan rakyat kecil. Fokus utama kementerian bukan hanya pada angka luasan lahan yang berhasil dipulihkan, melainkan pada bagaimana kesejahteraan petani meningkat seiring dengan pulihnya ekosistem mangrove.
Berikut adalah beberapa poin penting dalam komitmen kepastian hukum tersebut:
- Penyediaan skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak kelola jangka panjang kepada kelompok tani.
- Pendampingan proses sertifikasi atau legalitas lahan agar memiliki pengakuan resmi dari negara.
- Penyelarasan batas-batas kawasan hutan dengan lahan garapan masyarakat untuk menghindari tumpang tindih.
- Pemberian akses bantuan bibit dan teknologi budidaya yang ramah lingkungan bagi petani mangrove.
Menhut juga menambahkan bahwa ketakutan akan hilangnya akses terhadap sumber daya ekonomi adalah penghambat utama keberhasilan program lingkungan. Oleh sebab itu, ia menjamin bahwa setiap jengkal lahan yang dikonversi menjadi kawasan mangrove tetap berada dalam kontrol kelola masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rehabilitasi Mangrove Sebagai Investasi Ekonomi Masa Depan
Selain aspek hukum, rehabilitasi mangrove membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Ekosistem mangrove yang sehat merupakan habitat alami bagi berbagai komoditas bernilai tinggi seperti kepiting bakau, udang, dan berbagai jenis ikan. Dengan menjaga mangrove, petani sebenarnya sedang mengamankan rantai pasok ekonomi mereka sendiri.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU Net Sink 2030). Program ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai aktor utama dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah mendorong agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perdagangan karbon (carbon trade) di masa depan melalui mekanisme yang transparan dan adil.
Analisis Pentingnya Sinergi Pelestarian Alam dan Kesejahteraan Petani
Menilik secara kritis, pernyataan Menteri Kehutanan ini adalah sinyal positif bagi iklim investasi lingkungan di Indonesia. Selama ini, konflik agraria di kawasan pesisir seringkali dipicu oleh kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor di lapangan. Dengan adanya jaminan langsung dari Menhut, diharapkan hambatan psikologis petani dalam mendukung program lingkungan dapat terkikis habis.
Keberhasilan restorasi ekosistem mangrove sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Tanpa kepastian hak atas tanah, rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap tanaman mangrove akan sangat rendah. Hal ini tentu akan merugikan anggaran negara yang telah dikucurkan untuk program pembibitan dan penanaman.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya mempercepat integrasi data spasial lahan agar tidak ada lagi petani yang merasa terancam posisinya. Upaya ini juga berkaitan erat dengan strategi nasional dalam menghadapi krisis iklim global yang kian nyata dampaknya di pesisir nusantara. Penegasan ini sekaligus memperbarui informasi sebelumnya mengenai kebijakan skema perhutanan sosial untuk masyarakat pesisir yang telah dicanangkan sejak tahun lalu.
