JAKARTA – Penurunan tajam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 yang kini menyentuh angka 34 menjadi alarm keras bagi integritas nasional. Angka ini menunjukkan kemunduran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi jika kita membandingkannya dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah merespons laporan tersebut dengan menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hukum dan penguatan lembaga antirasuah. Penurunan ini mencerminkan persepsi publik dan pelaku usaha yang kian skeptis terhadap keseriusan negara dalam memutus rantai praktik lancung di berbagai birokrasi.
Menanggapi situasi krusial ini, Kurnia Ramadhana yang kini memberikan masukan strategis bagi pemerintah, menegaskan dukungannya terhadap data yang dirilis oleh Transparency International. Ia menilai bahwa data tersebut merupakan cerminan objektif dari kondisi lapangan yang harus diterima sebagai bahan perbaikan, bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah menyadari bahwa tanpa langkah konkret yang transparan, kepercayaan publik baik dari dalam maupun luar negeri akan terus tergerus, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi stabilitas nasional.
Akar Penyebab Merosotnya Skor IPK 2025
Sejumlah analis kebijakan publik menyoroti bahwa penurunan skor ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari berbagai pelemahan regulasi. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan dalam laporan terbaru antara lain:
- Lemahnya independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi skala besar.
- Proses legislasi yang cenderung kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
- Masih maraknya praktik pungutan liar dalam birokrasi perizinan yang menghambat kemudahan berbisnis.
- Efektivitas sistem pengawasan internal di kementerian dan lembaga yang belum berjalan optimal.
Pemerintah berencana melakukan sinkronisasi data dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan sektor mana yang mengalami degradasi integritas paling parah. Langkah ini bertujuan agar intervensi kebijakan di masa depan tepat sasaran dan mampu mendongkrak kembali kepercayaan internasional terhadap iklim investasi di Indonesia.
Strategi Penguatan Institusi Antirasuah di Masa Transisi
Menghadapi tantangan berat ini, pemerintah mendorong revisi sejumlah prosedur operasional dalam penegakan hukum guna memastikan tidak ada intervensi politik. Keberadaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan terus diperkuat untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik suap. Kurnia Ramadhana menekankan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah tidak populer demi menjamin supremasi hukum yang bersih.
Selain itu, pemerintah akan mempererat kerja sama dengan organisasi internasional seperti Transparency International untuk mendapatkan pendampingan teknis dalam memperbaiki indikator-indikator yang dinilai lemah. Perbaikan ini mencakup transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pembenahan sistem peradilan agar lebih akuntabel dan berintegritas tinggi.
Analisis Dampak Rendahnya Skor Korupsi terhadap Investasi Global
Secara jangka panjang, skor IPK yang rendah memiliki korelasi langsung dengan minat investor asing. Penurunan ke angka 34 ini mengancam target pertumbuhan ekonomi karena investor cenderung menghindari negara dengan risiko ketidakpastian hukum yang tinggi. Tanpa adanya jaminan keadilan bagi pelaku usaha, biaya ekonomi tinggi (high-cost economy) akan terus membebani struktur pasar Indonesia.
Pemerintah perlu memahami bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan pilar utama dalam menjaga demokrasi. Analisis evergreen menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor IPK di atas 70 secara konsisten memiliki indeks kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, momentum penurunan skor di tahun 2025 ini harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum secara radikal dan menyeluruh demi masa depan generasi mendatang.
