JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan memberikan pernyataan resmi terkait dugaan intimidasi yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto. Pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah tidak membenarkan segala bentuk kekerasan maupun teror terhadap warga negara yang menyampaikan kritik secara terbuka. Pernyataan ini muncul setelah Tiyo melaporkan adanya serangkaian gangguan keamanan pribadi tak lama setelah ia melayangkan protes keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tiyo Ardianto sebelumnya mengkritik tajam apa yang ia sebut sebagai kegagalan negara dalam mencegah tragedi bunuh diri anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemerintah pusat kurang responsif dalam menangani isu kesehatan mental dan kemiskinan ekstrem di wilayah timur Indonesia. Protes tersebut memicu gelombang dukungan di media sosial, namun di sisi lain, Tiyo justru mulai menerima ancaman dari pihak-pihak yang identitasnya masih belum terungkap.
Komitmen Pemerintah Terhadap Ruang Kritik Demokratis
Staf khusus kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Prabowo sangat menghargai masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Pemerintah mengeklaim akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatan setiap aktivis. Berikut adalah beberapa poin utama respons Istana terhadap kasus ini:
- Menjamin keamanan Tiyo Ardianto dan seluruh pengurus BEM UGM dalam menjalankan aktivitas organisasi.
- Meminta kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku pengiriman pesan ancaman dan gangguan digital.
- Menegaskan bahwa kritik mengenai tragedi di NTT merupakan bagian dari evaluasi kebijakan publik yang sah.
- Membuka jalur dialog antara mahasiswa dan kementerian terkait untuk membahas solusi konkret bagi isu di NTT.
Kronologi Protes Kasus NTT yang Memantik Intimidasi
Ketua BEM UGM menyuarakan keresahannya karena melihat angka kematian anak yang mengkhawatirkan di NTT akibat tekanan sosial-ekonomi. Ia menuding birokrasi yang lambat menghambat bantuan psikologis dan materiil sampai ke akar rumput. Setelah orasi dan pernyataan sikap tersebut tersebar luas, Tiyo mengaku menerima upaya peretasan akun media sosial dan pengintaian oleh orang tak dikenal di sekitar area kampus.
Kondisi ini menambah daftar panjang kasus represi terhadap gerakan mahasiswa di Indonesia. Meskipun pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, implementasi di lapangan sering kali menunjukkan pola yang berbeda. Aktivis hak asasi manusia dari Amnesty International Indonesia sering kali menyoroti bagaimana UU ITE dan tindakan ekstra-yudisial kerap membungkam suara-suara kritis.
Analisis Pola Represi Digital Terhadap Aktivis Mahasiswa
Fenomena teror yang menimpa Tiyo Ardianto bukan sekadar insiden tunggal, melainkan refleksi dari menyempitnya ruang sipil (shrinking civic space). Secara analisis, pola serangan ini biasanya menyasar sisi psikologis korban guna menciptakan efek jera (chilling effect) bagi aktivis lainnya. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka benar-benar melindungi demokrasi dengan menangkap dalang di balik teror tersebut, bukan sekadar memberikan janji normatif di depan media.
Kasus ini mengingatkan publik pada insiden serupa yang pernah menimpa pimpinan mahasiswa sebelumnya. Jika tidak ada tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru bisa tergerus dalam waktu singkat. Penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan berita mengenai evaluasi kebijakan keamanan aktivis agar tragedi serupa tidak terus berulang di masa depan. Masyarakat sipil kini menunggu langkah nyata Polri dalam mengusut tuntas jejak digital para pelaku teror terhadap ketua BEM tersebut.
