JAKARTA – Kesepakatan kerja sama transfer data antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran serius di kalangan praktisi keamanan siber. Meskipun langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem digital dan mempermudah arus informasi antarnegara, para ahli melihat adanya celah hukum yang menganga. Kekosongan ini muncul akibat belum terbentuknya Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang memiliki mandat penuh sebagai wasit independen dalam menjaga kedaulatan data warga negara.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menegaskan bahwa transfer data lintas negara melibatkan risiko yang sangat kompleks. Menurutnya, tanpa kehadiran otoritas pengawas yang sah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), posisi Indonesia menjadi rentan dalam aspek hukum dan teknis. Keberadaan lembaga ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan syarat mutlak untuk memastikan setiap pertukaran data mematuhi standar keamanan internasional yang ketat.
Urgensi Lembaga Independen di Tengah Arus Data Global
Pemerintah saat ini tengah berupaya mempercepat integrasi ekonomi digital, namun Pratama menilai langkah tersebut harus selaras dengan penguatan infrastruktur pengawasan. Ia mengingatkan bahwa Amerika Serikat memiliki standar perlindungan data yang berbeda dengan regulasi di Indonesia atau Uni Eropa (GDPR). Tanpa pengawas, Indonesia berpotensi kehilangan kendali atas bagaimana data publik diolah oleh entitas asing.
- Kepastian Hukum: Lembaga PDP berfungsi memberikan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran data oleh pihak ketiga di luar negeri.
- Audit Transparansi: Pengawas harus memiliki otoritas untuk mengaudit protokol keamanan yang perusahaan AS gunakan saat memproses data penduduk Indonesia.
- Perlindungan Hak Subjek Data: Warga negara membutuhkan saluran resmi untuk mengadu jika data pribadi mereka disalahgunakan dalam mekanisme transfer internasional.
Risiko Kedaulatan Digital dan Ancaman Siber
Analisis kritis menunjukkan bahwa ketidakhadiran lembaga pengawas dapat melemahkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Pratama menyoroti bahwa setiap data yang keluar dari yurisdiksi nasional membawa risiko keamanan nasional yang signifikan. Jika terjadi kebocoran data di server luar negeri, Indonesia akan kesulitan melakukan investigasi maupun penuntutan hukum jika tidak memiliki badan resmi yang diakui secara internasional untuk menangani isu tersebut.
Sebelumnya, para pengamat juga sempat menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan digital nasional agar tidak bertabrakan dengan kepentingan industri. Namun, keamanan data masyarakat tetap harus menempati prioritas tertinggi di atas kepentingan ekonomi semata. Kerja sama dengan Amerika Serikat memang menjanjikan efisiensi teknologi, namun implementasinya tanpa pengawasan yang kuat ibarat menyerahkan kunci rumah kepada pihak luar tanpa adanya penjagaan yang memadai.
Menanti Langkah Nyata Pemerintah Indonesia
Publik kini menantikan keputusan Presiden untuk segera melantik komisioner atau membentuk badan pengawas PDP tersebut. UU PDP sendiri memberikan masa transisi yang sebenarnya sudah hampir berakhir. Keterlambatan dalam membentuk lembaga ini tidak hanya menghambat efektivitas undang-undang itu sendiri, tetapi juga membayangi setiap kesepakatan internasional yang pemerintah tanda tangani, termasuk kerja sama dengan negara adidaya seperti AS.
Pratama Persadha menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru melakukan eksekusi transfer data sebelum mekanisme pengawasan internal benar-benar solid. Penguatan kedaulatan digital harus dimulai dari dalam negeri melalui kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat sendiri. Ke depan, tantangan keamanan siber akan semakin berat seiring dengan masifnya adopsi kecerdasan buatan dan pengolahan data besar (big data) yang memerlukan proteksi berlapis serta pengawasan yang transparan.
