Memaksimalkan Lahan Bekas Tiang Monorel untuk Pejalan Kaki
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperlebar area trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Langkah ini muncul sebagai respons positif setelah pihak terkait menyelesaikan proses pemotongan tiang-tiang monorel yang selama ini mangkrak dan mengganggu estetika kota. Wibi menilai bahwa penghilangan struktur beton tersebut memberikan ruang baru yang sangat potensial untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di salah satu urat nadi ekonomi ibu kota tersebut.
Keberadaan tiang monorel yang terbengkalai selama belasan tahun memang menjadi pemandangan yang menyedihkan sekaligus menghambat mobilitas warga. Namun, dengan hilangnya hambatan fisik tersebut, kini pemerintah memiliki momentum emas untuk menata ulang kawasan Rasuna Said agar lebih manusiawi. Wibi menekankan bahwa ruang yang tersisa jangan sampai kembali menjadi lahan parkir liar atau tempat bagi pedagang kaki lima yang tidak tertata, melainkan harus kembali ke fungsi asalnya sebagai jalur pedestrian yang luas dan nyaman.
Penerapan Desain Ramah Disabilitas di Jantung Jakarta
Selain menuntut perluasan area, Wibi Andrino menitikberatkan urgensi pembangunan infrastruktur yang inklusif. Politisi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa Jakarta harus menjadi kota yang ramah bagi semua kalangan, termasuk para penyandang disabilitas. Selama ini, banyak jalur pejalan kaki di Jakarta yang masih belum memenuhi standar aksesibilitas universal, seperti kurangnya guiding block yang memadai atau kemiringan bidang yang terlalu curam.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam usulan revitalisasi ini antara lain:
- Penyediaan tactile paving atau ubin pemandu yang tidak terputus di sepanjang jalur Rasuna Said.
- Pembangunan ramp dengan kemiringan yang landai agar pengguna kursi roda dapat melintas secara mandiri.
- Pemasangan pencahayaan yang cukup untuk menjamin keamanan pejalan kaki pada malam hari.
- Penyediaan bangku taman di titik-titik strategis untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia.
Langkah ini sejalan dengan komitmen global mengenai pembangunan kota berkelanjutan. Dengan memperlebar trotoar, pemerintah secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih banyak berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada penurunan polusi udara di Jakarta.
Menghubungkan Konektivitas Transportasi Publik dan Pejalan Kaki
Pembangunan trotoar yang lebih lebar di Rasuna Said tidak bisa dipisahkan dari keberadaan moda transportasi modern seperti LRT Jabodebek yang sudah beroperasi di kawasan tersebut. Koneksi antara stasiun dan jalur pedestrian harus berlangsung secara mulus tanpa hambatan. Wibi Andrino berpendapat bahwa integrasi ini merupakan kunci utama dalam memecahkan masalah kemacetan kronis di Jakarta. Masyarakat akan merasa lebih nyaman beralih ke transportasi umum jika jalur menuju stasiun tersedia secara layak dan aman.
Sebelumnya, proses pembersihan tiang monorel telah memicu diskusi publik mengenai masa depan tata kota di Kuningan. Anda dapat membandingkan rencana ini dengan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Jakarta yang tengah digencarkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Melalui sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif, proyek perluasan trotoar ini diharapkan tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi juga menjadi simbol transformasi Jakarta menuju kota global yang mengedepankan hak-hak dasar warganya dalam mengakses ruang publik yang adil dan merata.
Analisis: Dampak Jangka Panjang Perluasan Jalur Pedestrian
Secara analitis, perluasan trotoar di kawasan bisnis seperti Rasuna Said akan membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Jalur pedestrian yang lebar dan estetik cenderung meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menghidupkan sektor komersial skala kecil hingga menengah. Selain itu, aspek keamanan publik akan meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas warga di trotoar, yang secara alami menciptakan pengawasan sosial (social surveillance) terhadap potensi tindak kriminal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan usulan ini dalam anggaran pembangunan mendatang. Konsistensi dalam menjaga kualitas material trotoar serta perawatan rutin akan menjadi tantangan tersendiri agar fasilitas ini tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Publik kini menunggu eksekusi nyata dari Pemprov untuk menyulap lahan bekas ‘monumen kegagalan’ monorel menjadi prestasi infrastruktur yang membanggakan bagi pejalan kaki Jakarta.
