SAMARINDA – Forum Dayak Bersatu (FDB) memberikan pernyataan resmi terkait polemik pengadaan mobil dinas listrik untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mencapai angka Rp8,5 miliar. Organisasi ini memandang pembelian kendaraan mewah tersebut sebagai langkah strategis yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, namun juga menyangkut representasi kewibawaan daerah di kancah nasional. FDB menilai bahwa sebagai provinsi yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah sepatutnya memiliki standar fasilitas kepemimpinan yang setara dengan kemajuan zaman.
Ketua FDB menegaskan bahwa kritikan yang muncul terkait harga kendaraan tersebut perlu melihat sisi urgensi citra daerah. Menurutnya, gubernur merupakan wajah dari masyarakat Kalimantan Timur. Jika pemimpin daerah menggunakan fasilitas yang tertinggal, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi persepsi investor maupun pejabat pusat terhadap kesiapan Kaltim dalam menyongsong era baru bersama IKN. Oleh karena itu, anggaran sebesar Rp8,5 miliar dianggap masih dalam batas kewajaran mengingat spesifikasi kendaraan listrik kelas atas memiliki harga pasar yang memang tinggi.
Menjaga Marwah Kalimantan Timur di Tengah Megaproyek IKN
Keberadaan IKN di tanah Kalimantan Timur menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dalam segala aspek, termasuk fasilitas kedinasan. FDB berargumen bahwa marwah daerah harus tetap terjaga agar tidak terlihat kontras dengan kemegahan pusat pemerintahan baru nantinya. Beberapa poin utama yang menjadi dasar dukungan FDB antara lain:
- Representasi Kewibawaan: Mobil dinas yang representatif menunjukkan posisi tawar Kaltim yang kuat di mata tamu negara dan pejabat pusat.
- Simbol Modernitas: Penggunaan kendaraan listrik kelas premium membuktikan bahwa Kaltim siap mengadopsi teknologi hijau terbaru.
- Dukungan Terhadap Transisi Energi: Langkah ini sejalan dengan ambisi pemerintah pusat dalam mengurangi emisi karbon secara nasional.
Masyarakat perlu memahami bahwa pengadaan ini bukan sekadar ajang pamer kemewahan, melainkan bentuk investasi citra. FDB mengajak publik untuk melihat kebijakan ini secara jernih dan objektif, tanpa terburu-buru menghakimi dari sisi angka nominal semata. Organisasi ini meyakini bahwa efektivitas kerja Gubernur Rudy Mas’ud juga akan terdongkrak dengan dukungan fasilitas yang mumpuni dan aman.
Implementasi Instruksi Presiden Terkait Kendaraan Listrik
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini sebenarnya merujuk pada arahan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 mewajibkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah. Dengan membeli mobil listrik, Pemprov Kaltim menunjukkan kepatuhan hukum yang nyata terhadap regulasi transisi energi yang sedang gencar diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Meskipun harga unit kendaraan listrik premium saat ini masih jauh di atas kendaraan konvensional, biaya operasional jangka panjang justru lebih efisien. Penghematan biaya bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perawatan rutin menjadi nilai tambah yang seringkali luput dari analisis kritis masyarakat. Dalam konteks ini, FDB melihat bahwa pemerintah daerah sedang melakukan langkah preventif untuk menekan pengeluaran rutin di masa depan melalui investasi teknologi hijau saat ini.
Sebagai analisis tambahan, perdebatan mengenai anggaran publik memang selalu menjadi isu sensitif di tengah kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar. Namun, menyelaraskan antara kebutuhan dasar rakyat dengan kebutuhan representasi simbolik kepemimpinan adalah tantangan bagi setiap kepala daerah. Keputusan Rudy Mas’ud untuk memilih kendaraan listrik di awal masa jabatannya menjadi pernyataan politik yang kuat bahwa Kalimantan Timur tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam transformasi energi nasional, melainkan menjadi aktor utama yang memimpin dengan contoh nyata.
