AMBON – Polda Maluku menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bripda MS, seorang oknum anggota Brimob yang terlibat dalam kasus pemukulan fatal terhadap siswa berinisial AT (14). Agenda persidangan yang berlangsung pada Senin ini menjadi langkah krusial bagi kepolisian untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani pelanggaran berat oleh personelnya. Kasus ini mencuat setelah tindakan kekerasan oknum tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak di bawah umur, yang memicu kemarahan publik di Maluku.
Keputusan untuk membawa Bripda MS ke meja sidang etik membuktikan komitmen institusi dalam menegakkan disiplin internal. Sidang ini bertujuan untuk menentukan apakah tindakan Bripda MS melanggar Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi. Publik menuntut agar kepolisian memberikan sanksi terberat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), mengingat dampak permanen dari tindakan tersebut terhadap korban dan keluarganya.
Proses Hukum dan Penegakan Disiplin Internal Polri
Sidang kode etik merupakan mekanisme internal yang berjalan paralel dengan proses pidana umum. Meskipun Bripda MS menghadapi ancaman hukuman penjara dalam sistem peradilan umum, sidang KKEP berfokus pada status keanggotaannya sebagai abdi negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait prosedur yang dijalankan oleh Propam Polda Maluku:
- Pemeriksaan saksi-saksi kunci yang berada di lokasi kejadian saat penganiayaan berlangsung di area publik.
- Penelaahan bukti visum yang menunjukkan keterkaitan langsung antara pemukulan dengan penyebab kematian korban.
- Evaluasi terhadap rekam jejak kedisplinan Bripda MS selama bertugas di satuan Brimob.
- Penerapan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jika institusi gagal memberikan sanksi yang setimpal, dikhawatirkan akan muncul persepsi impunitas bagi aparat yang melakukan kekerasan. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM tetap diperlukan untuk memastikan proses berjalan secara adil.
Analisis Dampak Penggunaan Kekerasan oleh Aparat
Kematian AT menambah daftar panjang kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak. Secara sosiologis, kejadian ini merusak hubungan antara kepolisian dan komunitas lokal di Maluku. Perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap anggota kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.
Masyarakat perlu memahami bahwa setiap anggota Polri terikat oleh etika kepribadian, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Tindakan Bripda MS yang menggunakan kekerasan fisik secara berlebihan jelas mencederai nilai-nilai tersebut. Anda dapat memantau perkembangan kasus serupa melalui laporan resmi di Situs Resmi Komnas HAM untuk melihat bagaimana pengawasan hak asasi manusia dilakukan terhadap institusi keamanan.
Informasi ini sekaligus menyambung pemberitaan sebelumnya mengenai penetapan tersangka terhadap Bripda MS segera setelah insiden di pusat perbelanjaan tersebut terjadi. Kepolisian berjanji akan memberikan hasil keputusan sidang ini kepada publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada keluarga korban.
Panduan Masyarakat: Cara Melaporkan Oknum Aparat
Sebagai bagian dari edukasi publik, penting bagi warga untuk mengetahui langkah-langkah hukum jika menghadapi tindakan sewenang-wenang dari oknum polisi:
- Segera buat laporan melalui aplikasi Propam Presisi yang dapat diunduh secara resmi.
- Sertakan bukti-bukti pendukung seperti rekaman video, foto, atau keterangan saksi di lokasi kejadian.
- Hubungi lembaga bantuan hukum (LBH) terdekat untuk mendapatkan pendampingan selama proses pemeriksaan.
- Pastikan laporan mendapatkan nomor registrasi resmi untuk memudahkan pelacakan perkembangan kasus.
