TORAJA UTARA – Institusi Kepolisian Republik Indonesia kembali menghadapi ujian berat setelah munculnya laporan penangkapan terhadap perwira pertama di jajaran Polda Sulawesi Selatan. Tim khusus mengamankan Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Efendi, bersama seorang Kepala Unit (Kanit) karena dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah penyelidikan intensif mengungkap adanya aliran dana rutin yang masuk ke kantong oknum pejabat tersebut sebagai imbalan atas perlindungan terhadap sindikat barang haram.
Penyidik mengendus praktik culas ini melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan bukti digital yang mengarah pada kesepakatan bawah tangan antara oknum polisi dan bandar. AKP Arifan Efendi diduga kuat menerima setoran uang perlindungan sebesar Rp13 juta setiap minggunya. Angka ini menjadi bukti nyata betapa menggiurkannya bisnis narkoba sehingga mampu meruntuhkan integritas aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika.
Kronologi Penangkapan dan Modus Operandi Setoran Mingguan
Penangkapan ini bermula dari pengembangan kasus yang melibatkan tersangka pengedar narkoba yang sebelumnya telah tertangkap. Berdasarkan keterangan para tersangka, petugas kemudian melakukan pendalaman terhadap internal Polres Toraja Utara. Berikut adalah poin-poin krusial terkait modus operandi yang dilakukan:
- Sistem Setoran Rutin: Oknum diduga mematok tarif tetap mingguan untuk menjamin kelancaran distribusi narkoba di wilayah hukum Toraja Utara.
- Penyalahgunaan Wewenang: Jabatan Kasat Narkoba digunakan sebagai tameng untuk memfilter siapa saja yang boleh ‘beroperasi’ dan siapa yang harus ditindak.
- Keterlibatan Bawahan: Seorang Kanit juga ikut terseret, menunjukkan adanya potensi gratifikasi struktural di unit tersebut.
- Barang Bukti Aliran Dana: Penyidik mengamankan catatan atau bukti transaksi yang menguatkan adanya aliran dana sebesar belasan juta rupiah per periode.
Dampak Terhadap Kredibilitas Polri dan Langkah Pembenahan
Masyarakat memberikan reaksi keras terhadap fenomena ‘pagar makan tanaman’ ini. Kasus AKP Arifan Efendi mengingatkan publik pada kasus serupa yang pernah melibatkan pejabat tinggi Polri di masa lalu. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi oknum yang mencederai sumpah jabatan. Tindakan tegas berupa sanksi etik hingga pidana menanti para pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Propam Polda Sulsel saat ini terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi atau apakah praktik ini sudah berlangsung lama tanpa terdeteksi. Transparansi dalam proses hukum menjadi harga mati jika Polri ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai luntur akibat maraknya oknum yang terlibat bisnis ilegal.
Analisis Kritis: Mengapa Oknum Polisi Rentan Terpapar Bisnis Narkoba?
Secara sosiologis dan organisasional, keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba merupakan ancaman serius yang disebut sebagai state capture corruption. Meskipun gaji dan tunjangan anggota Polri terus mengalami perbaikan, godaan dari perputaran uang narkoba yang mencapai miliaran rupiah tetap menjadi tantangan moral yang besar. Lemahnya pengawasan internal dan sistem check and balances di tingkat Polres disinyalir menjadi celah utama bagi AKP Arifan Efendi untuk menjalankan aksinya.
Kondisi ini memerlukan reformasi total pada sistem pengawasan personel, terutama pada unit-unit basah seperti narkoba dan reserse. Rotasi jabatan yang lebih ketat serta pengawasan gaya hidup (lifestyle audit) bagi para pejabat wilayah harus segera diimplementasikan secara masif. Tanpa langkah konkret, kasus suap seperti di Toraja Utara ini hanya akan menjadi puncak gunung es dari masalah yang lebih besar di tubuh kepolisian kita.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di instansi negara, Anda dapat memantau perkembangan terkini melalui laman resmi Badan Narkotika Nasional. Kasus ini menambah daftar panjang tantangan dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba yang dimulai dari kebersihan institusi penegak hukumnya sendiri.
